topmetro.news – Polemik antara PTPN IV dengan warga di sekitar wilayah perkebunan plat merah itu, menjadi problema berkepanjangan selama ini, terkait lahan. Ini menjadi PR penting bgi pemerintah daerah dan DPRD Madina selaku perwakilan masyarakat.
Terkait penyelesaian polemik ini, Bupati Madina HM Ja’far Sukhairi Nasution melalui Sekdakab Gozali Pulungan MM, Selasa (11/10/2022), melakukan rapat koordinasi rencana kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja PT Perkebunan Nusantara IV dengan Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis SH.
Rakor melibatkan Ketua Komisi II Dodi Martua dan wakil Ketua Komisi II Suhandi. Juga instansi terkait dalam, hal ini Kakan Badan Pertananan Nasional (BPN) Nita, Kadis Pertananan Akhmad Faisal, Kadisnaker Kapsan, Kadis KPTSP Parlin Lubis, Bappeda Sakban M Nasution, Kasubbag Hukum Ikhwan Edi, Kabid Garda Satpol PP Sudrajat Putra, Dinas Koperasi UKM Heldimar Pratama, dan Kasi DLH Fauzi Ahmad Hasibuan.
Pantauan topmetro.news, yang memimpin rakor adalah Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis SH. Berlangsung di Ruang Asisten II Pemkab Madina. Ketua DPRD Madina minta dengan tegas agar pembahasan terkait polemik antara PTPN IV dengan warga jangan lagi sekadar di atas meja. Tetapi harus langsung ‘action’ dengan turun ke lapangan.
“Saya harap demi mendapatkan solusi dan jawaban dari permasalahan yang berkepanjangan ini, harus kita lakukan turun langsung ke lapangan,” tegasnya.
“Apabila pemerintah daerah tidak melakukan hal ini, maka DPRD Madina dan saya akan turun langsung ke lapangan. Namun saya meminta, agar polemik ini bisa langsung dapat solusinya dan tidak ada beda persepsi. Seharusnya hal ini dilakukan bersama-sama,” katanya.
“Cukuplah masyarakat yang selama ini diduga selalu menjadi korban. Kapan lagi kita dari pemerintah daerah dan perwakilan rakyat ini bekerja untuk masyarakat kita,” tandas politisi Partai Gerindra tersebut.
Utuh dan Serius
Ketua Komisi II DPRD Madina Dodi Martua juga menyampaikan hal senada. Politisi Partai Demokrat tersebut menuturkan, penyelesaian konflik harus secara utuh dan serius. Sehingga tidak menjadikan masyarakat korban.
“Penyelesaian konflik antara PTPN IV dengan warga di sekitar perusahaan ini harus kita lakukan dengan baik dan tuntas. Agar nantinya tidak menjadikan warga itu sendiri yang menjadi korban,” pungkasnya.
“Dan perlu juga harus kita garis bawahi. Bahwa, kehadiran perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Madina ini, apakah ada yang telah memberikan kontribusi buat peningkatan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah? Maka dari itu, selaku wakil rakyat kita juga harus bekerja dengan tuntas dalam menyelesaikan konflik ini,” lanjut Dodi.
Sementara Kadis Pertanahan Madina Akhmad Faisal selaku ketua tim, menjawab pertanyaan topmetro.news di akhir rapat soal kapan rencana tim akan turun langsung ke lapangan, menjawab: minggu depan.
“Kita akan berangkat langsung ke lapangan minggu depan,” ujarnya singkat.
reporter | Jeffry Barata Lubis
